KEPALA BPKAD PROVINSI RIAU

VISI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Riau yang Baik, Profesional dan Handal

MISI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

  1. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
  2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi;
  3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK


Membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

FUNGSI

  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset dan Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset;
  2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset dan Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset;
  3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran Dokumen pendukungnya;
  4. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  5. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
  6. Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kab/Kota, badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah;
  8. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
  9. Pembinaan administrasi keuangan daerah;
  10. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.