SIPKD

Apa SIPKD ?

SIPKD merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-perundangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pengguna SIPKD ?

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia diharapkan menggunakan SIPKD, dalam rangka penguatan implementasi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap awal, 171 Pemerintah Daerah telah ditetapkan sebagai daerah basis implementasi SIPKD.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan aksi fasilitasi.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan dalam menyajikan data dan informasi keuangan daerah, utamanya terkait dengan kebijakan sinkronisasi keuangan negara dan keuangan daerah.

Substansi SIPKD ?

Secara substansial aplikasi SIPKD dibagi menjadi 2 (dua) bagian, terdiri dari Core system dan Non Core System.

Core System dibagi menjadi 4 (empat) modul, terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban.

Non Core System dibagi menjadi 5 (lima) modul, terdiri dari Pinjaman, Piutang, Aset, Gaji dan Sistem Informasi Eksekutif.

Rancang Bangun SIPKD ?

Kebutuhan aplikasi SIPKD didefinisikan dan disampaikan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.

Pembiayaan pengembangan aplikasi SIPKD berasal dari dana pinjaman ADB (Asian Development Bank).

Proses analisa, rancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi dilakukan melalui kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri dengan INACON Joint Venture USADI, selaku mitra konsultan yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIPKD dan Kebutuhan Lokal ?

Aplikasi SIPKD yang diimplementasikan pada tahun 2009 merupakan Versi Release 1.0 yang dalam perjalanannya akan dikembangkan lebih lanjut menjadi versi-versi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Pemerintah Daerah, dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

Proses ini sangat dimungkinkan mengingat hak kepemilikan desain dan kode program dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Dalam Negeri.

Strategi Integrasi SIPKD dengan Existing System ?

Sesuai dengan rancangan cetak biru yang telah dibuat, dengan bantuan mitra konsultan akan dilakukan proses migrasi dari existing system ke dalam aplikasi SIPKD.

Untuk proses migrasi tersebut, mitra konsultan akan membantu melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi, seperti: pemetaan data dan informasi, penyusunan strategi pemindahan, pelatihan, dan lain-lain sampai dengan aktifitas pendampingan dalam proses migrasi itu sendiri.

SIPKD Modul Core System

Modul Core System merupakan modul aplikasi inti dari SIPKD, terdiri dari modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam sebuah sistem, baik dalam lingkungan operasi online maupun offline.

Modul Core System yang diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Riau baru modul penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. Sedangkan Modul Perencanaan yang merupakan aplikasi untuk proses perencanaan yang dalam hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum dimanfaatkan.

Read More

SIPKD Modul Non Core System

Modul Non Core System merupakan modul aplikasi pendukung dari SIPKD, terdiri dari modul pinjaman, piutang, asset, gaji dan Sistem Informasi Eksekutif-Regional SIKD. Modul aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan modul core system, baik pada aspek database, reporting maupun untuk kepentingan rekonsiliasi. Sistem ini dapat berjalan, baik dalam lingkungan operasi online maupun offline.

Pada Tahun 2014, Admin SIPKD telah mencoba mengaktifkan beberapa Modul Non Core ini diantaranya modul gaji, modul aset, SIE dan SIKD Regional. Karena tidak adanya respon dari yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan aplikasi tersebut, maka aplikasi hanya terpasang saja di server SIPKD.

Read More

MODUL SIPKD YANG DIIMPLEMENTASIKAN

Modul Penganggaran

Modul ini merupakan modul pertama yang diimplementasikan dimulai dari Penyusunan APBD Tahun 2010 hingga sekarang telah mengalami beberapa kastemisasi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2014 telah dibangun integrasi data dengan aplikasi Monev yang dikembangkan oleh Biro Pembangunan SETDA Provinsi Riau. Selanjutnya Tahun 2015 modul ini telah diintegrasikan dengan aplikasi eplanning untuk menarik data RKPD/KUA-PPAS.

Read More

Modul Pelaksanaan

Modul ini juga sama halnya dengan Modul Penganggaran telah dimplementasikan sejak Tahun Angaran 2010 hingga sekarang. Perubahan dan kastemisasi pada modul ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baik report, store procedure dan triger database untuk memudahkan monitoring dan pengendalian penatausahaan baik penerimaan maupun pengeluaran. Selanjutnya BPKAD merencanakan akan diintergasikan dengan Aplikasi Existing di antaranya dengan Bank Riau-Kepri, Ditjen Pajak dan Samsat Online.

Read More

Modul Pertanggungjawaban

Modul ini merupakan modul yang termuda diimplementasikan, sejak tahun 2010 sampai 2014 modul ini masih modul default belum dikastemisasi. Pada Tahun 2014, modul ini mulai mendapat perhatian dan mulai menyusun langkah-langkah awal dengan menampung dan mengolah masukan-masukan untuk implementasi modul ini. Pada Tahun 2015, Modul ini secara penuh diimplementasikan dan telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Modul ini kedepan akan diintegrasikan dengan aplikasi aset untuk kebutuhan laporan neraca.

Read More

PENGEMBANGAN APLIKASI SIPKD

Integrasi dengan Aplikasi Perencanaan Daerah

SIPKD dikembangkan untuk terintegrasi dengan aplikasi perencanaan daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tahap pertama tahun 2015 telah dilakukan migrasi data RKPD dengan menggunakan tool Integrated Database Application dimana database RKPD dimigrasikan langsung ke database SIPKD. Selanjutnya pengembangan tahap kedua, SIPKD Modul Perencanaan disepakati sebagai aplikasi perencanaan daerah dimana aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan SIPKD pengelola keuangan.

Read More

Integrasi dengan Aplikasi Pengelola Barang Milik Daerah

SIPKD dikembangkan untuk terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan aset. Pada tahun 2016 telah dilakukan implementasi SIPKD Modul ASET seiring dengan perubahan ketentuan pengelolaan barang milik daerah. SIPKD Modul Aset ini sudah terintegrasi dengan SIPKD pengelola keuangan.

Read More

Integrasi dengan Aplikasi Lainnya

.

Read More